Bersama ini kami sampaikan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2020 dan APBDes TAhun Anggaran 2021 sebagai Wujud Transparansi pengelolaan keuangan Desa. ..selengkapnya

Dana desa merupakan implementasi dari program pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran sekaligus skenario awal mengganti program yang sudah ada yaitu program PNPM sehingga menutup beberapa peluang pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah. Mengelola dana desa terlihat gampang-gampang sulit, atau paling tidak ngeri-ngeri sedap. Dengan angka yang fantastis, kepala desa dan perangkatnya tidak ..selengkapnya

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi desa, di Desa Bakas Tim Pembinaan Kecamatan Banjarangkan mengadakan pembinaan administrasi ke desa Bakas. Pembinaan dilakukan di kantor Desa Bakas yang dihadiri,Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan , Kaur TU dan Umum,Kasi Pelayanan,Kasi Pemerintahan, Kaur Kesra dan Anggota BPD Adapun maksud dari pembinaan administrasi ke desa Bakas, agar Kepala Desa dan Perangkat ..selengkapnya

Manfaat Website Untuk Desa Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi terutama internet saat ini membawa kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya website membantu banyak pihak dari individu, organisasi, pemerintah bahkan swasta untuk bisa menghadirkan informasi terkini melalui media digital. Hal ini pun yang semakin menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa untuk mengembangkan ..selengkapnya

Padat Karya Tunai merupakan program pemerintah berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan program ..selengkapnya

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, ..selengkapnya

             Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.              Perdebatan ..selengkapnya